Home / Opini / ‘Sepenggal’ Model Kepemimpinan Untuk Kesejahteraan Rakyat

‘Sepenggal’ Model Kepemimpinan Untuk Kesejahteraan Rakyat

Seorang pemimpin dinilai kurang pantas jika merasa telah berhasil dengan membuat pernyataan bahwa secara kuantitatif  dirinya telah melakukan banyak pekerjaan dan telah bekerja keras “36 jam setiap hari”.  Pemimpin boleh saja membuat daftar “sejuta kerja” dan mengumandangkannya ke seantero jagad tentang apa yang telah dikerjakannya tetapi semua itu sia-sia kalau rakyatnya tidak sejahtera”.

Oleh: Johannes Kaunang
Mantan Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur

 

Tulisan ini dimulai dengan suatu ungkapan yang telah mendunia dan diterima sebagai suatu kebenaran sejak lama yaitu: “The measure of success leads not to what the leader does but to what has happened to his people”. Terjemahan bebasnya: Ukuran keberhasilan memimpin bukan pada apa yang dilakukan pemimpin tetapi pada apa yang telah terjadi pada rakyatnya, rakyat yang dipimpin olehnya. Pertanyaannya: kejadian apa pada rakyat yang dipimpin yang menjadi ukuran keberhasilan seorang pemimpin ?! Jawabannya: rakyatnya yang sejahtera lahir dan bathin. Oleh sebab itu, seorang pemimpin akan dinilai kurang pantas kalau merasa sudah berhasil dengan membuat pernyataan bahwa secara kuantitatif ia telah melakukan banyak pekerjaan dan telah bekerja keras “36 jam setiap hari”. Pemimpin boleh saja membuat daftar “sejuta kerja” dan mengumandangkannya ke seantero jagad tentang apa yang telah dikerjakannya tetapi semua itu sia-sia belaka kalau rakyatnya tidak sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan: Apa itu kesejahteraan rakyat ?! Bentuknya seperti apa ?! Bagaimana cara mengukurnya ?! Pertanyaan-pertanyaan ini masih dapat dilanjutkan dengan banyak pertanyaan terkait yang lain. Sebelum mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana dimaksud, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa kesejahteraan adalah sesuatu yang bersifat unik dan dinamis sehingga bukan sesuatu yang bebas nilai dan tidak dapat berlaku umum. Kesejahteraan dapat saja berbeda antar-negara, antar-wilayah dalam negara, dan antar-kelompok dalam masyarakat. Kesejahteraan pun dapat berupa sesuatu yang nyata dan bersifat material (misalnya harta-benda dan lain-lain) maupun berupa sesuatu yang tidak nyata/abstrak dan bersifat immaterial (misalnya rasa aman, rasa nyaman, rasa adil dan lain-lain). Oleh sebab itu, urusan mensejahterakan rakyat di semua negara bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Pada kenyataannya, di semua negara, setiap langkah untuk mensejahterakan rakyat selalu menimbulkan kontroversi; pada titik ekstrim yang satu, ada yang sampai pada konflik yang sangat tajam sehingga menjadi negara gagal, tetapi pada titik ekstrim yang lain ada pula yang hanya sampai pada keluh-kesah rakyatnya dalam waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu pula lah, semua negara memerlukan pemimpin-pemimpin yang cerdas, bijaksana, dan rendah hati tetapi bermental baja.

Permasalahan kesejahteraan rakyat di suatu negara sangat beragam tetapi yang paling banyak mendapat sorotan dalam kaitan dengan aspek kepemerintahan dan pembangunan adalah permasalahan rendahnya pendapatan/”low income”, apalagi yang berbentuk kemiskinan/”poverty”, serta kurangnya pendidikan/”lack of education” dan kurangnya pelayanan kesehatan/”lack of health services” bagi mereka yang berpendapatan rendah tersebut. Sering dikatakan bahwa mereka yang berpendapatan rendah memiliki kapasitas yang kecil sehingga kapabilitasnya untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan menjadi terhalang atau sangat terbatas. Dengan demikian, jika dimasukkan ke dalam suatu barisan, maka kelompok ini sering disebut juga sebagai kelompok terkebelakang.

Pertanyaan:

Apakah cukup menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh di dalam suatu negara kalau seandainya secara relatif tidak ada lagi kelompok yang berpendapatan rendah (atau miskin), kelompok yang kurang pendidikan, dan kelompok yang kurang mendapat pelayanan kesehatan ?!

Jawabannya:

Tidak cukup. Sebagai contoh, seperti yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, banyak dari mereka yang tidak miskin, berpendidikan tinggi, dan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan justru tidak mampu menggunakan akal-pikiran yang sehat dan iman yang benar sehingga menjadi salah satu sumber ketidak-sejahteraan rakyat secara keseluruhan. Media pers, terutama media sosial online, banyak diisi dengan berita “hoax”, ujaran kebencian, pameran kebodohan, promosi kebohongan (termasuk iklan bisnis dan pencitraan politis), fitnah serta parade kekerasan dalam debat, diskriminasi beracara dalam sistem peradilan, dan sebagainya yang negatif. Sementara itu, rakyat yang miskin, kurang pendidikan, dan kurang terlayani kesehatannya mungkin sedang duduk diam, bengong atau bingung melihat semua itu. Fakta-fakta tersebut merupakan salah satu bentuk ketidak-berhasilan dari model kepemimpinan nasional, baik di jajaran pemerintahan maupun non-pemerintahan, yang sekarang berlaku di negara kita.

Lebih lanjut, tentang kemiskinan dan keterbelakangan, ada satu pertanyaan ideologis sebagai berikut: “Who can take-out the poor and/or the underdeveloped people from poverty and underdevelopment ?! The answer is the poor and/or the underdeveloped people themselves”. Terjemahan bebasnya: Siapa yang dapat mengeluarkan rakyat miskin dan terkebelakang dari kemiskinan dan keterbelakangan ?! Jawabannya adalah rakyat miskin dan terkebelakang itu sendiri. Ini berarti tidak ada satu pun pemimpin yang dapat mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan kalau rakyat miskin dan terkebelakang itu sendiri tidak berkemauan, tidak berkemampuan, tidak memiliki keberanian untuk keluar. Pemimpin harus mampu membujuk, mendorong, dan menciptakan lingkungan yang sesuai, menyediakan fasilitas-fasilitas. Namun, karena kapasitas dan kapabilitas serta “time horizon” dari sebagian besar rakyat di negara kita ini masih kecil dan sempit alias pendek, maka berikanlah pelayanan peran cukup “satu langkah di depan” — “satu langkah di depan” tidak populis tetapi juga tidak menjebak. Jika diberikan sesuatu yang membutuhkan “seribu langkah” hanya sekedar untuk memahaminya apalagi untuk memanfaatkannya, maka itu adalah jebakan yang kejam. Jika “seribu langkah”, maka hanya segelintir rakyat yang kaya dan tidak terkebelakang serta memiliki daya-saing yang dominan saja yang akan mampu memanfaatkan, dan ini sama dengan secara sengaja memperlebar jurang kesenjangan dan ketidak-adilan. Akibatnya, kesejahteraan rakyat secara keseluruhan akan semakin menjauh dari harapan.

Sehubungan dengan itu, dibutuhkan pemimpin yang mampu merangkai akal-pikiran yang sehat dan iman yang benar secara bersamaan, terintegrasi, tidak saling mendominasi — cerdas, bijaksana, dan rendah hati tetapi bermental baja.

Kupang, 20 Februari 2019

Komentar ANDA?

About Delegasi Online

Check Also

Kebebasan Seks Berujung Khilafah

Hari ini ada Parade Mujahid 212. Seruannya menegakkan khilafah di Indonesia. Terlihat dari spanduk-spanduk yang ...