Kupang, Delegasi.Com – Sebanyak 88.399 siswa SMK dan SMA/MA yang tersebar di 650 sekolah menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019, sedangkan yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Pensil Kertas (UNPK) sebanyak 15.257 yang tersebar di 85 sekolah baik negeri maupun swasta.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Benyamin Lola sampaikan ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD NTT, Senin (18/2/2019).
Benyamin menguraikan, jumlah SMK dan SMA/MA yang ada di NTT sebanyak 735 sekolah,yang terdiri dari SMK sebanyak 252 sekolah dan SMA/MA sebanyak 483 sekolah. Dari jumlah sekolah yang ada, yang menyelenggarakan UNBK sebanyak 650 sekolah yang terdiri dari SMK ada 230 sekolah atau sebanyak 21.481 siswa dan SMASMK ada 420 sekolah atau sebanyak 56.918 siswa.
Sementara itu, lanjutnya, jumlah SMK dan SMA/SMK yang menyelenggarakan UNPK sebanyak 85 sekolah yang terdiri dari SMK sebanyak 22 sekolah atau 2.534 siswa dan SMA/MA sebanyak 63 sekolah atau 12.723 siswa. Jika dipersentasekan, maka SMK yang menyelenggarakan UNBK sebesar 82,44 persen dan SMA/MA sebesar 470,32 persen. Sementara itu, yang menyelenggarakan UNPK, untuk SMK sebesar 1,56 persen dan SMA/MA sebesar 29,68 persen.
“Dari data yang ada, terjadi kenaikan dan penurunan jumlah sekolah yang menyelenggarakan UNBK dan UNPK bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 30,16 persen untuk SMK dan 36,34 persen untuk SMA/MA,” kata Benyamin.
Ia menyampaikan, pemerintah pusat menargetkan pada tahun ini pelaksanaan UN sudah berbasis komputer. Namun ada sejumlah kendala yang masih dihadapi, sehingga target yang ditetapkan itu belum tercapai. Memang untuk mengatasi kendala soal sarana- prasarana, pemerintah memberi ruang kepada sekolah untuk meminjam laptop agar bisa digunakan pada saat pelaksanaan UN. Selain itu, menggunakan fasilitas komputer di sekolah lain dengan radius paling jauh lima kilometer. Pemerintah tidak memaksakan agar semua sekolah harus menyelenggarakan UNBK untuk merealisasikan target yang ditetapkan. Ini sangat bergantung pada kesiapan masing- masing sekolah penyelenggara UN.
“Kendala yang kita hadapi dalam merealisasikan target UNBK karena sekolah diberi ruang untuk mendaftar secara langsung melalui online. Sedangkan Dinas Pendidikan, hanya diberitahu bahwa sekolah tersebut sudah mendaftar sebagai peserta UNBK,” terang Benyamin.
Ia berargumen, walau sekolah diberi ruang yang seluas- luasnya untuk melakukan pendaftaran secara online, tapi pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pihak sekolah. Ini untuk memastikan sejauhmana kesiapan masing- masing sekolah dalam menghadapi UNBK, terutama aspek sarana- prasarana, jaringan internet dan listrik.
Ketua Komisi V DPRD, Jimi Sianto pada kesempatan itu meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus melakukan pemantauan, koordinasi dan pengawasan terkait pelaksanaan UN, baik yang berbasik komputer maupun pensil kertas. Untuk menuntaskan persoalan pendidikan, harus menyampaikan secara komprehensif tentang data masing- masing sekolah, baik negeri maupun swasta.
//delegasi(hermen)
