KUPANG, DELEGASI.COM – Forum Peduli Penyandang Disabilitas mengadakan Forum untuk mendengarkan pendapat dari para Penyandang disabilitas dan hasil analisa Bengkel APPeK terkait APBD Kota Kupang yang dikhususkan bagi para penyandang disabilitas di Rumah Jabatan Walikota Kupang (13/12/2019), dirilis pos kupang.com.
Dalam kesempatan ini, turut hadir pula Anna Yuliana Labina selaku Kasie Rehsos dari Dinas Sosial, Ngurah Saruawa selaku Kabid dari Dinkes, dan Hilda Manafe, S.E. , M.M Selaku anggota DPD-RI yang akan mendengarkan rekomentasi dari para penyandang disabilitas yang hadir.
Dalam presentasinya, Koordinator Umum B. APPeK Vinsensius Bureni memaparkan hasil research B. APPeK selama tahun 2018-2019 terkait APBD Kota Kupang bagi kesejahteraan penyandang disabilitas. dalam presentasinya, disimpulkan bahwa tidak yang pertama, alokasi belanja di Kota Kupang didonimasi oleh belanja langsung. Sekalipun demikian, jika ditelusuri dalam rincian belanja langsung, jumlah belanja pegawai masih cukup besar.
Kedua, Secara spesifik, alokasi anggaran untuk penyandang disabilitas masih menjadi ranah Dinas Sosial. Sedangkan bidang pendidikan (untuk pendidikan yang inklusif) dan bidang kesehatan (yang ramah bagi penyandang disabilitas) masih belum menjadi perhatian.
Dan terakhir, Minimnya anggaran pro penyandang disabilitas pada bidang Pendidikan dan Kesehatan diduga menjadi penyebab layanan (pendidikan & kesehatan) yang diberikan belum bisa dikatakan inklusif atau ramah bagi penyandang disabilitas, baik dari aspek sarana dan prasarana serta petugas layanan. “Kami mengaharapkan agar ini menjadi perhatiaan pemerintah.” Jelas Vinsensius Bureni.
Vinsensius juga memaparkan rekomendasi dari berbagai Forum Pemerhati Penyandang Disabilitas yang dirangkum menjadi beberapa hal yaitu diantaranya, Perencanaan dalam APBD perlu dijelaskan secara spesifik terkait program penyandang disabilitas agar tidak dianggap dana siluman, Mempublikasikan program dan anggaran bagi disabilitas kepada public melalui RT, RW, Kelurahan dan media agama agar dpat diketahui secara leluasa oleh public teristimewa kelompok penyandang disabilitas, pembentukan unit pelayanan penyandang disabilitas di setiap organisasi perangkat daerah sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membangun inklusif di Kota Kupang.
Menanggapi hal ini, Hilda Manafe berkata bahwa saudara- saudara kita harus dibantu dan usaha ini sudah baik. Tetapi Hilda Manafe juga menghimbau agar data yang dikumpulkan lebih valid agar jika data ini disampaikan pada pemerintah pusat, dapat dipertanggungjawabkan. ” Minta data yang valid dan terstruktur agar bisa enak dibicarakan di pusat. Ajak DPR untuk berjuang lewat hati untuk menolong saudara-saudara kita.”
Sekali lagi Hilda menegaskan agar dapat mengumpulkan data yang jelas dan spesifik dari tiap dinas yang turut ikut menghandle masalah ini. “Terutama dinas-dinas Pendidikan, Sosial dan kesehatan untuk dapat bekerjasama berjuang bagi penyandang disabilitas bisa bekerja & mandiri dengan dibantu peralatan dan juga pendidikan yang memadai.” Terangnya sebelum pamit ke kegiatan berikutnya.
//delegasi(*/tim)
