Home / Polkam / BKH : Untuk UU Pemilu Presiden Bisa Satukan Partai Pendukung, Kok untuk KPK Enggak?
kritik BKH
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, di Ruang Rapat Komisi III DPR Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2015).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)

BKH : Untuk UU Pemilu Presiden Bisa Satukan Partai Pendukung, Kok untuk KPK Enggak?

Jakarta, Delegasi.com  – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai janggal sikap Presiden Joko Widodo dalam menyikapi hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Menurut dia, seharusnya Presiden bisa menyatukan suara partai pendukungnya untuk menghentikan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK melalui lobi. Presiden, kata Benny, pernah melakukan itu saat pembahasan Undang-Undang Pemilu.

Saat itu, menurut dia, Presiden berhasil menyatukan kekuatannya di parlemen untuk meloloskan opsi presidential threshold.

“Itu kan pendukung-pendukung dia (Presiden). Kok untuk Undang-Indang Pemilu bisa, ini (menghentikan Pansus Angket KPK) enggak bisa,” ujar Benny saat dihubungi, Minggu (17/9/2017) malam, seperti diberitakan kompas.com.

Oleh karena itu, Calon Gubernur NTT 2018  dari Partai Demokrat itu  berpendapat, ketegasan sikap Presiden merupakan kuncinya. Ia memprediksi, kemungkinan rekomendasi Pansus berupa revisi Undang-Indang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK.

Benny mengatakan, revisi undang-undang mengharuskan sikap politik pemerinta yang muaranya adalah pembelaan Presiden terhadap KPK.

“Muara dari semua ini adalah sikap Presiden. Revisi undang-undang kan juga begitu. Itu kan seperti yang saya tanyakan, Presiden benar enggak mau membela KPK. Seperti yang dia omongkan,” kata Benny.//delegasi(kmps/hermen)

Komentar ANDA?



About Delegasi Online

Check Also

Leo Lelo dan Tamo Mbapa Siap Rebut Ketua DPD Demokrat NTT

Kupang, Delegasi.com– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menggelar ...