Kupang, Delegasi.com – Masalah pendidikan yang belum diselesaikan pasca pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi harus ditangani secara cepat agar penyelenggaraan pendidikan bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Gabungan Komisi bersama Dinas Pendidikan NTT di ruang rapat Kelimutu DPRD NTT, Selasa (15/8). Rapat dengan agenda penjelasan pemerintah terhadap pengalihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi itu dipimpin Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno.
Anggota Fraksi Golkar, Gabriel Manek meminta pemerintah NTT melalui Dinas Pendidikan untuk serius menanggapi pengalihan urusan kewenangan dimaksud. DPRD juga harus memberikan perhatian penuh terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi.
“Saya kira kita semua tidak serius menanggapi pengalihan kewenangan ke provinsi. Karena itu, perlu ada bargaining politik antara pemerintah dengan DPRD,” kata Manek.
Ia menyatakan, pemerintah perlu membatasi pembangunan SMA/SMK baru, sehingga tidak membebani daerah dalam melakukan pembiayaan. Pembangunan sekolah harus melalui kajian dan penelitian dari berbagai aspek, sehingga menghasilkan mutu pendidikan yang baik.
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Leo Lelo mengatakan, Dinas Pendidikan NTT perlu membuat pemetaan masalah yang benar, untuk kemudian dibahas bersama-sama sehingga dapat dicarikan solusi tepat untuk menjawabi masalah yang dihadapi. Formulasi kebijakan tidak akan tepat jika dinas tidak mampu membuat peta masalah.
Kepala Dinas Pendidikan NTT, Johana Lisapaly mengatakan, urusan pendidikan semestinya tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana maupun personel semata, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mutu pendidikan itu sendiri. “Berdasarkan evaluasi dari pemerintah pusat untuk NTT, uji kompetensi guru NTT dibawah rata-rata nasional, sehingga mutu kita memang masih jauh dari harapan,” ujarnya.
Ia mengatakan, untuk membenahinya, sangat bergantung pada kondisi guru. Dengan kondisi tersebut tentu penekanan yang dilakukan adalah pada guru. Jika kesejahteraan guru juga belum bisa diimbangi maka hal ini menjadi persoalan. Konsep pemerintah NTT melaui dinas pendidikan yang dilakukan dalam waktu dekat yakni, melakukan analisis kebutuhan guru dan melakukan formasi khusus.
Lisapally menyebutkan, jumlah sekolah yang diurus pemerintah provinsi sekitar 810 sekolah. Untuk SMA sebanyak 507, SMK 271 dan pendidikan khusus melalui SLB sebanyak 32 yang tersebar di 21 kabupaten dan satu kota. Untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus PNS sebanyak 8.180 orang. Tenaga guru kontrak yang disepakati untuk diakomodasi sebagai guru provinsi, berdasarkan data Dapodik sebanyak 2.310 orang. Sementara guru yayasan berjumlah lebih dari 2.000 guru, dan lebih dari 8.000 guru komite.
DPRD NTT Minta Masalah Pendidikan Harus Ditangani Secara Cepat
