Golkar Dorong Ketua Umum Dampingi Jokowi

Kupang, Delegasi.Com– Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Melchias Markus Mekeng mengatakan, partai akan mendorong Ketua Umum Airlangga Hartato untuk mendampingi Jokowi sebagai wakil presiden pada pemilu 2019.

“Ketua Umum (Airlangga Hartanto) bisa mendampingi Jokowi pada pilpres 2019 nanti,” kata Mekeng di Kupang, Rabu (2/5/2018).

Ia menyampaikan, sebagai partai pendukung yang memiliki 14,5 persen suara, memiliki kekuatan untuk mencalonkan ketua umum sebagai calon wakil presiden.

“Golkar memiliki 14,5 persen suara dan PDIP memiliki 18,5 persen suara sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon presiden,” terang Mekeng.

Pada kesempatan itu ia mengingatkan semua kader Golkar terutama yang ada di lembaga legislatif termasuk bakal calon DPRD untuk tidak bermain anggaran pemerintah. Golkar NTT harus menjadi contoh dan barometer bagi daerah lain untuk bebas dari praktek bermain anggaran pemerintah.

“Anggota dewan harus hidup dari gaji, bukan dari lobi atau komisi- komisi yang dilarang,” tandas Mekeng.

Koordinator Bidang Pemenangan Indonesia Timur ini menjelaskan, terkait pelaksanaan rakerda ini, Golkar NTT melakukan konsolidasi kepengurusan hingga di tingkat desa. Jumlah pengurus di tingkat desa, minimal lima orang.

Kepengurusan di tingkat desa, akan didata kembali lengkap dengan nomor handphone (HP). Sehingga nama- nama yang tercantum dalam kepengurusan, benar- benar ada di desa bersangkutan.

“Untuk menang pilkada dan pemilu, struktur kepengurusan harus lengkap, tidak hanya nama tapi orangnya juga harus ada di desa tersebut. Jangan sampai ada nama di struktur, tapi orangnya tidak ada di desa dimaksud,” ungkap Mekeng.

Ia menyatakan, selaras dengan kebijakan yang dicanangkan di tingkat nasional, Golkar akan menerapkan sistem informasi berbasis digital. Sehingga apa yang dilakukan Golkar di tingkat pusat, bisa diketahui semua jajaran pengurus partai hingga di tingkat desa.

Partai sedang lakukan seting aplikasi informasi berbasis digital dimaksud. Golkar NTT pun harus masuk dalam sistem pengelolaan berbasis digital. Sesuai rencana, 1 Juli 2018 konsolidasi partai di NTT sudah tuntas.

“Kami akan upayakan agar semua kader Golkar hingga tingkat desa wajib memikili HP Android, sehingga bisa mengikuti informasi atau kebijakan yang dikeluarkan partai di tingkat pusat,” papar Mekeng.//Delegasi (Juan Pesau)

Komentar ANDA?