KUPANG, Delegasi.Com – Peneliti Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang, Dominggus Elcid Lie menilai Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat gagal melaksanakan restorasi.
Pernyataan itu disampaikan Elcid Lie terkait rencana Gubernur Viktor Laiskodat untuk merelokasi warga di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Tanggapan Elchid seperti dirilis rakyatntt.com disampaikan dalam acara Konferensi Studi Nasional yang diadakan PMKRI dengan tema “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”, di Millenium Ballroom, Kelapa Lima, Kota Kupang, Rabu (18/9/2019).
Saat menyampaikan materinya, Elchid menjelaskan Pemprov NTT perlu mendengarkan aspirasi rakyat dalam hal penataan pembangunan, termasuk soal pariwisata.
Menurutnya, tidak penting memindahkan masyarakat lokal yang ada di Pulau Komodo guna melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pariwisata yang ada di pulau tersebut.
“Pembangunan wisata boleh saja tetapi tidak dengan pemindahan warga, seharusnya pemerintah itu tidak kompromi soal suara rakyat. Warga tetap mempunyai hak untuk berbicara, Pemerintah umurnya cuma lima Tahun tetapi pertahanan rakyat umurnya sepanjang hari,” kata Elchid.
Ia menjelaskan Pemerintahan Gubernur Viktor Laiskodat hingga saat ini belum mampu mengimplementasikan restorasi di tengah masyarakat. “Menurut saya restorasi gagal di Pulau Komodo. Orang yang berestorasi adalah melakukan kritik pemikiran, artinya apa harus mau mendengarkan hak warga. Hal tersebut memang sepele, namun apa artinya pariwisata kalau rakyat tidak berdaulat di atas tanahnya sendiri,” jelas Elcid.
Ia mengatakan siapapun pasti mendukung pembangunan daerah. Namun perlu juga menjaga kedaulatan rakyat, khususnya dalam hal pembangunan pariwisata.
“Apalah artinya pariwisata kalau orang tidak berdaulat di atas tanahnya sendiri. Izinkan kami pemuda Indonesia yang merdeka untuk berbicara benar sesuai dengan kebenaran,” katanya.
Terpisah, anggota DPRD NTT Emelia Nomleni yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan pariwisata di NTT belum sepenuhnya dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita akan tetap mendukung pariwasata, namum pariwisata yang tidak meninggalkan masyarakat sebagai objeknya,” kata Emi yang akan dilantik menjadi Ketua DPRD NTT pada 23 September nanti.
Oleh karena itu, menurut Ketua DPD PDIP NTT ini, Pemerintah Provinsi NTT perlu mendengar dan melaksanakan keinginan masyarakat agar pariwisata dapat dirasakan manfaatnya bagi semua masyarakat.
“Pemerintah harus menjadi penopang, pendukung, pendorong dan pengelola bersama masyarakat. Tetapi sesungguhnya masyarakat menjadi pemilik dari semua apa yang ada,” tandas Emi.
//delegasi(*/hermen jawa)
