KUPANG-DELEGASI.COM– Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) wawancara Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan PBD (Penegasan Batas Daerah) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (30/4). Rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dihadiri juga oleh Gubernur Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.
Dalam paparannya, Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan, H. Suhajar Diantoro mengungkapkan, ada beberapa manfaat dari kejelasan PBD baik antar provinsi maupun antar kabupaten / kota yakni kejelasan administrasi pemerintahan, menciptakan hak pelayanan kepada masyarakat dan kejelasan luas wilayah.
“Juga untuk kejelasan tata ruang, administrasi kependudukan. Daftar pemilih untuk dan pilkada pun jadi jelas. Demikian juga untuk administrasi pemilu pertanahan dan perijinan pengeloaan sumberdaya alam,” Suhajar Diantoro.
Baca juga: Sesi Latihan Bebas MotoGP Spanyol: Bagnaia Tercepat, Marquez Anjlok, Rossi Ke-21
Menurut Suhajar, sesuai pasal 34 Peraturan Mendagri Nomor 141 Tahun 2017, batas daerah dapat berubah jika adanya kesepakatan antar daerah kabupaten / kota yang berbatasan dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Bisa juga karena adanya putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap.
“Juga karena penetapan daerah dan kesepakatan antar daerah provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri Dalam Negeri,” jelas Suhajar.
Lebih lanjut Suhajar menjelaskan dari 165 batas antar provinsi yang, batas 138 batas telah berlebih dan 27 segmen yang masih belum tersisa. Sementara itu dari 814 batas antar kabupaten / kota yang bermasalah, 530 segmen yang telah ditetapkan atau diputuskan dan 284 masih belum terwujud.
“Untuk menyelesaikan tapal batas antar daerah yang terselesaikan, Kemendagri telah membentuk tim Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah di bawah arahan langsung Menteri Dalam Negeri. Ada sepuluh tim yang bekerja menurut zona wilayah. Tim ini mulai bekerja bulan Mei dan target semua permasalahan batas wilayah wilayah tersebut. sudah jelas pada bulan Agustus dengan penetapan dari Menteri Dalam Negeri, “pungkas Suhardi.
Baca juga: Dibiayai Rp. 6,5 M BTT, Plat Deker Riangrita Ile Bura Tetap Darurat
Menanggapi hal tersebut, Wagub NTT, Josef Nae Soi menyambut positif adanya upaya percepatan penyelesaian batas antar daerah yang digagas Kemendagri tersebut. Pemerintah Provinsi NTT siap menfasilitasi dan mendukung penuh kerja tim kemendagri.
“Dari 18 permasalahan batas antar kabupaten/kota di NTT, 14 telah diselesaikan. Masih tersisa 4 yang belum selesai dalam arti belum ditetapkan melalui keputusan Mendagri yakni antar Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, antar Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, antar Kabupaten Malaka dan TTS serta antar Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah. Dua batas yang pertama (Sumba Barat dan Sumba Barat Daya serta Malaka dan TTS, red) difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Sementara dua batas wilayah terakhir difasilitasi oleh pemerintah pusat, “ungkap Wagub JNS.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Wagub Nae Soi, Pemerintah Provinsi bertekad untuk menyelesaikan permasalahn batas wilayah tersebut secepatnya sesuai target yang ditetapkan kementerian dalam negeri.
“Kita akan segera memanggil dan mengumpulkan para bupati/walikota dan pemangku kepentingan dari wilayah-wilayah ini untuk membicarakn hal ini secara baik-baik. Prinsip utama dalam penyelesaian ini, keselamatan atau kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi. Jangan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif, “pungkas Wagub JNS.
Dalam kesempatan tersebut Mendagri juga menyerahkan buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021.
Turut mendampingi Wagub Nae Soi pada kesempatan tersebut, Hendry Donald Izaac, Kepala Badan Penghubung NTT.
Untuk diketahui Tim dari Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah untuk Zona Nusa Tenggara Timur dan Papua diketuai oleh putra asal NTT, Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M. Si, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
// delegasi (* / hms)
