Home / OPINI / HGN ke 74, PGRI Adonara Dialog Nasib Guru Bersama Komisi C DPRD Flotim
Para Guru kecamatan Adonara saat ikuti Dialog HGN ke 74 bersama PGRI Adonara dan Komisi C DPRD Flotim. (Delegasi.Com/BBO)

HGN ke 74, PGRI Adonara Dialog Nasib Guru Bersama Komisi C DPRD Flotim

LARANTUKA, Delegasi.Com –Memperingati Hari Guru Nasional (HGN) ke 74, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Adonara menggelar dialog tentang nasib guru bersama Komisi C DPRD Flotim, Senin (25/11/2019).

Beberapa masalah serius yang diangkat dalam dialog tersebut yakni, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh para guru yang selama ini kerap mengganggu tugas pokok mengajar di kelas, Tenaga operator sekolah sebagai ‘jantung sekolah’ yang belum diangkat menjadi tenaga kontrak daerah, penempatan guru PNS yang tidak merata antara sekolah negeri dan swasta hingga jumlah pengangkatan tenaga honor guru sebagai tenaga kontrak daerah yang masih minim.

Dialog yang disponsori PGRI Adonara, pimpinan Gerinus Lewo Muda ini terjadi di Sekolah Menengah Umum Negeri (SMAN) I Adonara, dihadiri ratusan guru, usai apel HGN ke 74, Kepala Polisi Sektor Adonara, Aiptu.Eman Tokan, Kepala Desa Kolilanang, Siprianus Koli serta para kepala sekolah se Kecamatan Adonara.

Ary Tokan, Guru SMPN Panca Marga sedang bicara saat dialog HGN ke 74 PGRI Adonara bersama Komisi C DPRD Flotim, Senin, 25/11/2019 //(Delegasi.Com/BBO)

 

Sementara dari Komisi C DPRD Flotim dihadiri Wakil Ketua, Drs.Muhidin DS. Tokan,SH, yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra dan Anggota, Abdul Wahab Saleh, dari Fraksi Partai NasDem.

Dialog berlangsung dalam beberapa sesion itu berjalan sangat dinamis dan kreatif, penuh sikap kritis guru meski di halaman sekolah yang masih penuh bebatuan, beratap pohon Kersen.

Ary Tokan, guru negeri pada SMP Negeri Panca Marga, Kolimasang misalnya, menyoroti soal nasib banyak guru honor yang belum diangkat sebagai tenaga kontrak daerah agar bisa mendapat perhatian serius.

“Kemudian, terkait pengelolaan Dana BOS oleh guru, agar ditinjau kembali supaya jangan mengganggu jam mengajar di sekolah. Demikian pula dengan penempatan guru PNS agar lebih merata. Jangan menumpuk pada sekolah-sekolah tertentu, yang berdampak pada kehilangan jam mengajar bagi guru-guru lain yang sudah ada sebelumnya di sekolah tersebut. Nah, hilangnya jam mengajar ini berdampak juga pada pengurusan sertifikasi. Padahal, DAPODIK itu kan sudah mengatur semuanya,”ujar Ary Tokan, saat menyampaikan pertanyaan dan pernyataannya.

Sedangkan, Martinus Bluyang Sabong, Guru SATAP Tikatukang meminta agar Tenaga Operator Sekolah diangkat sebagai tenaga kontrak daerah.

Ketua PGRI Adonara, Gerinus Lewo Muda dalam pernyataannya pun mengingatkan agar penempatan guru Negeri agar tetap adil dan merata.

“Saya minta Komisi C DPRD Flotim tolong memperjuangkan hal ini. Karena masalah ini sudah sering terjadi dan sangat mengganggu sekolah-sekolah yang belum mendapat perhatian,”sarannya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Flotim dan Anggota, Muhidin DS Tokan dan Abdul Wahab langsung merespons serius berbagai hal yang disampaikan tersebut.

“Kami siap menindaklanjutinya, tentu dengan sikap tegas siap melawan perasaan. Saya ajak para guru agar berani melawan perasaan sendiri yang selama ini kerap senang berada di zona nyaman. Tentu dengan dasar hasil dialog dan berbagai hal yang telah disampaikan,”pungkas Muhidin DS Tokan.

Muhidin bahkan meminta para guru di Kecamatan Adonara agar jangan takut berjuang.

Meski diakuinya, kalau berbagai soal yang diangkat ini belum tentu langsung dieksekusi semuanya dalam tahun 2020, karena kerap pemerintah berdalil dengan berbagai keterbatasan, seperti kemampuan keuangan daerah.

Hal yang sama disampaikan Abdul Wahab Saleh saat merespons pertanyaan para guru tersebut.

Ia bahkan menyakinkan para guru se Adonara agar Komunikasi tidak boleh putus. Termasuk berani membuat rekomendasi ke Komisi C DPRD Flotim.

Anggota Komisi C DPRD Flotim, Abdul Wahab Saleh sedang berbicara dalam dialog HGN ke 74 PGRI Kecamatan Adonara, Senin, 25/11/2019, Pagi. (Delegasi.Com/BBO)

 

Abdul Wahab pada kesempatan itu menginformasikan terkait perjuangan mengakomodir usulan agar tenaga honor diangkat sebagai tenaga kontrak daerah yang tahun 2020 ini diakomodir 150 jatah, setelah sebelumnya hanya 100 jatah, tapi setelah digedor Komisi C DPRD Flotim akhirnya ditambahkan 50 orang lagi.

Muhidin dan Wahab terlihat sangat kompak dan berani terbuka untuk siap ‘pasang badan’ bela nasib para guru se Kecamatan Adonara.

Keduanya meminta para kepala sekolah agar berani bicara, kreatif dan inovasi membangun komunikasi terus dengan Komisi C DPRD Flotim.

Pasalnya, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Baik menyangkut guru, sarana prasarana sekolah serta berbagai kegiatan di sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah.

Misalnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Komputer (UNBK), sebagaimana yang diusulkan Theodorus Sabon, Kepala SMKN I Adonara.

//Delegasi.Com(BBO)

Komentar ANDA?



About Delegasi Online

Check Also

Memupuk Sikap Antisipasi Bencana

“Kasus bencana badai Seroja yang meluluhlantahkan beberapa kabupaten/kota di NTT (5 April 2021) lalu bisa ...