Kakanwil Kemenkumham NTT Hadiri Deklarasi Janji Kinerja Kanim Maumere

  • Bagikan
Kepala Kanwil Kemenhukham NTT , Marciana Dominika Jone bersama staf Imigrasi Kelas II Maumere, Rabu, 19 Januari 2022 pagi

DELEGASI.COM, KUPANG.COM–Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana Dominika Jone, menghadiri Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2022 pada Kantor Imigrasi  Kelas II TPI Maumere, Rabu, 19 Januari 2022 pagi. dilansir Pos Kupang.com.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kakanim dan Para Pejabat Struktural serta Para Aparatur Sipil Negara

Baca Juga : Broker Forex Terbaik Yang Resmi di Rilis BAPPEBTI 2023

Marciana menyampaikan pentingnya vaksin bagi seluruh ASN untuk bisa terbentuk herd immunity. Sikap optimis melawan pandemi Covid-19 ini ditunjukkan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.

BACA JUGA:

Kasus DBD di NTT Meningkat Selama Januari, 2 Meninggal Dunia

 

“Pastikan seluruh ASN sudah vaksin tahap 1 dan 2, segera laksanakan vaksin ke 3 juga. Kita harus jadi role model penerapan prokes,” ujarnya.

Marciana pun membeberkan,  pesan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumaham terkait Program Anak Terlindungi Kemenkumham Produktif merupakan tindak lanjut dari petunjuk dan arahan Presiden RI, tentang program pemerintah untuk percepatan vaksinasi anak enam sampai dengan 11 tahun pada tahun 2022.

Marciana mengharapkan Kakanim segera melaksanakan vaksin bagi anak dari pegawai di lingkungan Kanim Maumere yang berusia enam sampai 11 tahun.

Di tengah hujan di Maumere, Marciana mengharapkan segenap jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere tetap semangat melaksanakan kegiatan ini.

BACA JUGA:

Pantau Program Pembangunan, Gubernur NTT Kunjungi 5 Kabupaten Se-Daratan Timor

Marciana menegaskan empat hal yakni pertama, capailah target kinerja yang telah ditentukan dengan baik dan tepat sasaran.

Kedua, pedomani kebijakan yang telah digariskan Presiden RI serta Rencana Kerja Kemenkumham.

Ketiga, menerapkan prinsip Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Keempat, kesiapan menghadapi situasi kedaruratan melalui penyusunan rencana dan langkah-langkah kontijensi.

Marciana mengingatkan rencana kerja dibuat dan dievaluasi per bulan.

“Jangan hanya membuat rencana kerja. Laksanakan tindak lanjut dan evaluasi secara berkala,” ujarnya.

Ketepatan pelaporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan menjadi perhatian Marciana dalam memberikan persetujuan para ASN melaksanakan kegiatan selanjutnya. Hal ini berdampak terhadap nilai IKPA.

BACA JUGA:

Ubah Paradigma Rutan Sebagai Tempat  Angker, Kakanwil Kemenkumham NTT Apresiasi Karutan Soe

Kemenkumham Terima Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik 2021

Marciana menyebut tiga penyebab nilai IKPA menjadi rendah yakni pertama, Disbursement Plan dengan pelaksanaan kegiatan tidak taat asas.Kedua, Keseringan revisi anggaran. Ketiga,  pengelolaan keuangan tidak tertib.

Marciana juga menyinggung soal makna loyal adalah tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi.

“Loyal sesuai regulasi. Jangan sampai loyal di luar regulasi, maka nantinya akan dikenakan pidana,” tegasnya.

Penerapan prinsip PASTI dan BerAKHLAK juga menjadi perhatian Marciana bahwa tata nilai yang harus dipahami dan diimplementasikan dengan langkah nyata di lapangan, bukan hanya sekedar jargon belaka sehingga tidak ada penyimpangan.

“Laksanakan tata nilai PASTI dengan maksimal maka kita akan WBK. Kemudahan dan ketanggapan dalam memberikan pelayanan juga salah satunya,”ucapnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone dan Ketua DPRD Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu yang disaksikan Wakil Bupati Ngada, Raymundus Bena dan Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Yunus P. S. Bureni. Senin (8/11/2021). //delegasi (Foto: Humas Kemenkuham NTT)

 

Pembahasan poin keempat, Marciana menegaskan mitigasi risiko menjadi hal serius dan perlu segera dilaksanakan Kanim Maumere.

“Harus buat mitigasi risiko dalam menghadapi situasi bencana. Semua kegiatan harus ada mitigasi risiko”, pesannya.

Kakanwil memberikan pesan bagi tim Zona Integritas(ZI) untuk mempelajari dan mendalami kembali isi aturan tentang Reformasi Birokrasi(RB).

Tak lupa, tujuan meraih WBK yakni bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, kemudahan akses informasi, keramahan pelayanan, serta tidak ada pungutan liar(pungli).

Marcianan juga menyebut kerjasama dengan media juga menjadi hal penting dalam menyajikan kinerja ASN yang dilihat masyarakat.

“Apapun yang kita lakukan tidak terekspos maka masyarakat menganggap kita tidak bekerja, sehingga penting adanya media,” ujarnya.

Peranpenting bagi para humas untuk mempublikasi semua kegiatan dengan baik dan disajikan secara menarik.

Marciana mengingatkan kembali penerapan protokol kesehatan ketat di tengah kondisi pandemi Covid-19 dengan mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker dan menghindari kerumunan.

//delegasi(*)

 

Komentar ANDA?

  • Bagikan