Ia menjelaskan janji Kapolri pada awal tahun, tepatnya 29 Januari 2018 saat peresmian Markas Polda Papua Barat.
Saat itu, katanya Kapolri menyampaikan janji bahwa setelah Markas Polda Papua Barat diresmikan Kapolda akan dijabat oleh putra Papua.
“Cuma sudah lebih dari enam bulan janji tersebut disampaikan sampai saat ini belum ada tanda-tanda terealisasikan,” katanya.
“Karena janji sudah diucapkan langsung oleh Kapolri maka masyarakat Papua Barat menagih janji tersebut bahkan sampai ada demo-demo ke Kantor Propinsi Papua Barat,” kata Paul dalam penjelasannya yang diterima tribunnews.com, Sabtu (22/9/2018).
Paul mengungkap, mulai bulan Maret sudah mulai muncul demo-demo yang dilakukan oleh masyarakat adat, organisasi pemuda, organisasi perempuan,tokoh masyarakat dan tokoh agama.
“Mereka mendesak Ketua DPR Propinsi Papua Barat untuk menyurati Kapolri terkait Kapolda berasal dari putra Papua,”katanya.
Lebih jauh Paul mengatakan bahwa sudah semua lembaga adat mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan ke Kapolri.
Lembaga yang sudah mengeluarkan rekomendasi antara lain Dewan Perwakilan Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB)
Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) dan Lembaga Penelitian Pengkajian dan pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), Dewan Adat Papua (DAP).
“Ini adalah lembaga-lembaga yang sangat disegani dan dihormati oleh rakyat Papua. Oleh sebab itu kami meminta agar Kapolri segera merealisasikan janjinya. Yaitu Kapolda Papua Barat asli Papua segera direalisasikan,”katanya mengingatkan.
Paul mengingatkan apabila aspirasi masyarakat Papua Barat ini tidak segera direspon cepat oleh Kapolri akan muncul resistensi terhadap pemerintahan Jokowi.
“Masyarakat Papua sekarang ini kan lagi simpati banget dengan Jokowi. Jangan sampai muncul kekecewaan pada Jokowi,”katanya menegaskan.
Hingga berita ini diturunkan, tribunnews.com, mencoba untuk mengonfirmasi langsung kepada pihak-pihak yang dimaksudkan.
