Home / Polkam / Langkah Strategis SarNas Bangun Manggarai Timur
Pemaparan Visi Misi
Bakal Calon Bupati Manggarai Timur, Frans Sarong berpose bersama Tim Panelis pemaparan Visi dan Misi DPD Partai Hanura NTT di Hotel T-More Kupang(6/9/2017) pekan lalu

Langkah Strategis SarNas Bangun Manggarai Timur

Kupang, Delegasi.com – Pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur 2018/2023, Frans Sarong dan Jhon Nahas (SarNas) memprioritaskan empat langkah strategis  membangun Manggarai Timur lima tahun mendatang. Langkah yang memang  sangat pas  kondisi wilayah manggarai Timur saat ini adalah, infrastruktur jalan, ketersediaan air bersih, penerangan listrik yang merata dan sistim birokrasi yang sehat.

Demikian dikatakan Frans Sarong saat mempresentasikan visi misi paket SaRnas di depan Panelis DPD Partai Hanura yang berlangsung di T-more Hotel, Kamis (7/9/2017).

Mantan wartawan senior Kompas itu menjelaskan, ruas jalan di Mangarai Timur saat ini hampir mencapai 1450 km, dimana sekitar 70 persen dalam kondisi rusak parah. Dari total panjang jalan itu, sekitar 120 km merupakan status jalan provinsi. Dan sekitar 80 km ruas jalan tersebut  juga dalam kondisi rusak parah.

“Kondisi infrastruktur jalan yang begitu buruk, sulit memang rakyat Manggarai Ttimur bisa membangun ekonomi mereka, karena tataniaga hasil pertanian sulit diakses untuk dipasarkan,” kata Frans Sarong.

Frans Sarong bahkan menyoroti salah satu penyebab terisolasihnya sebagian besar wilayah di manggarai Timur adalah kondis jalan provinsi yang terabaikan.

Menurut Frans sarong, empat kecamatan yang sampai saat ini terisolasi yaitu, Kecamatan Elar, Elar Selatan, Sambi Rampas dan Kecamatan Lambaleda masih terisolasi, akibat ruas jalan provinsi di wilayah itu terabaikan atau sama sekali tidak diperhatikan. “Keempat wilayah kecamatan itu yang saat ini dilalui oleh jalan provinsi. Oleh karena itu butuh perhatian yang serius untuk mengatasi keterisolasian itu.

Frans Sarong meminta pemerintah provinsi berkomitmen mengatasi masalah jalan provinsi di wilayah Manggarai Timur. Jika memang tak punya cukup dana, kata Frans sarong pemprov harus memikirkan cara lain, misalnya menjadikan ruas jalan itu sebagai bencana alam, sehingga nomenklatur itu yang dipakai pemerintah provinsi untuk meminta uang ke pusat.

Demikian juga soal ketersediaan air bersih. Menurut Frans sarong,sumber air di wilayah Manggarai Timur memang ada dimana-mana. Namun kurang lebih 50 persen penduduk di wilayah itu masih mengalami kekurangan air bersih. Artinya kendati sumber air ada dimana-mana, namun separoh dari warga tidak mendapat aliran air tersebut. Oleh karena butuh pembenahan serius pemerintah bagaimana air bisa mengalir untuk kebutuhan air bersih bagi warga.  Kendati ada PDAM yang menjadi lokomotif penyediaan air bersih di masyarakat, namun sepanjang PDAM belum otonomi dan masih bernaung di bawah Dinas Pekerjaan Umum (PU) maka masalah ketersediaan air bersih di wilayah itu tak akan terseselesai dengan baik. Oleh karena itu dia berharap Sarong berharap agar PDAM diberi otonomi untuk menangani masalah ketersediaan air bersih dan harus dipisahkan dengan Dinas PU.  Selain PDAM harus otonomi, penyediaaan embung –embung bagi wilayah yang memang tidak memiliki sumber mata air sangat diperlukan.

Selain infrastruktur jalan dan ketersediaan air bersih, Frans sarong menyoroti soal ketersediaan listri. Dari total penduduk sekitar 300 KK di Kabupaten Manggarai Timur, baru sekitar 18 persen KK yang dialiri listrik. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkanagar warganya mendapat penerangan listrik. . Pemerintah harus menjadi mediator yang baik untuk melancarkan sistim jaringan listrik dari PLN ke masyarakat.

Hambatan yang dialami selama ini, karena pemerintah kadang membiarkan pihak PLN bekerja sendiri. Ketika ada hambatan, misalnya ketersediaan lahan potensial untuk penyediaan Generator listri, PLN tak punya lahan, disini peran pemerintah memfasilitasi masalah  itu,” tandas Frans sarong.

Terakhir soal Birokrasi yang sehat sebagai salnah satu agenda penting program kerja paket SarNas  adalah menciptakan sistim birokrasi yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan beraklak . artinya penempatan jabatan harus harus sesuai kopetensi. Maka untuk menepatkan jabatan tertentu harus  melalui fit and proper test.//delegasi (hermen/ger)

Komentar ANDA?



About Delegasi Online

Check Also

Komisi III DPRD NTT Minta Sekda Tinjau Kembali SK Tiga Teko yang Dipecat di Samsat NTT

KUPANG, DELEGASI.COM – Komisi III DPRD NTT meminta Sekretaris Daerah NTT, Ben Polo Maing untuk ...