Hambatan investasi di NTT penyebab paling mendasar adalah Pemprov NTT tidak mampu menertibkan tanah ulayat, sehingga banyak menimbulkan kegaduhan di publik bahkan menjurus kepada konflik horizontal.
DELEGASI.COM, KUPANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga ‘masuk angin’ alias mendapat intervensi pihak kekuasan dan politik … Baca Selengkapnya
KUPANG, DELEGASI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk menyelesaikan masalah … Baca Selengkapnya
KUPANG, DELEGASI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) NTT mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar segera mencairkan dana pencegahan dan … Baca Selengkapnya