Home / Hukrim / Terekam Aksi Bagi-bagi Uang seusai KLB, Massa Pro Moeldoko Kerubuti Korlap karena Belum Dapat Jatah
Massa pendukung Moeldoko tertangkap kamera usai menerima uang dari seorang koordinator, Jumat (5/3/2021) malam. Bagi-bagi uang ini dilakukan di depan gerai waralaba, persisnya di depan Grreen Hill Sibolangit. (TRIBUN MEDAN/ARJUNA)

Terekam Aksi Bagi-bagi Uang seusai KLB, Massa Pro Moeldoko Kerubuti Korlap karena Belum Dapat Jatah

JAKARTA, DELEGASI.COM – KSP Moeldoko telah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kegiatannya telah berlangsung sejak Jumat (5/3/2021). Bahkan dalam KLB tersebut, Moeldoko terpilih secara aklamasi, dilansir Warta Kota.com.

Kader Demokrat yang hendak mendatangi lokasi KLB juga sempat diadang oleh Ormas Pemuda Pancasila yang ditugaskan menjaga di luar area hotel.

Dalam KLB tersebut, menghasilkan keputusan, memilih dan menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru, Jumat (5/3/2021) malam.

Massa berkaus gambar Moeldoko yang rata-rata masih berusia di bawah umur tertangkap kamera tengah bagi-bagi uang.

Ada dugaan, kelompok pemuda dan anak-anak dibawah umur ini massa bayaran.

“Ya, inilah KLB ilegal Partai Demokrat di The Hill. Bagi-bagi uang yang ada dalam rekaman video itu (terlihat penerimanya) dibawah umur. Yang mana diketahui dikoordinatori oleh seseorang,” kata Ketua DPD Demokrat Sumut, Herri Zulkarnaen, Jumat malam, dikutip dari Tribun Medan (Jaringan Warta Kota).

Herri yang sampai detik ini masih setia mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa tindakan bagi-bagi uang tersebut, jelas menunjukkan bahwa ada yang salah dalam KLB ini.

Ketum Demokrat Versi KLB Deli Serdang, Moeldoko
//Foto: ISTIMEWA

Dia pun mendesak agar keputusan KLB ini dibatalkan.

Sebab, kata Herri, cara pelaksanaannya pun jauh dari kata terhormat.

“KLB ini harus dibatalkan, karena sudah melanggar hukum dan demokrasi. Para pesertanya anak-anak dan dibawah umur. Sebagian dikerahkan dari Kota Medan,” kata Herri.

Wanita tersebut berkerudung biru dan baju biru, membawa tas selempang warna hitam.

Dia tampak membagikan uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu.

“Tadi kalian berapa orang, 11 atau 12 orang,” katanya pada seorang lelaki berkacamata.

Selanjutnya, wanita tersebut menghitung menggunakan jarinya.

Samar-samar terdengar bahwa tiap orang dibayar Rp 50 ribu.

Setelah selesai menghitung, wanita tersebut menyerahkan uang pecahan Rp 100 ribu pada lelaki berkacamata tadi.

Lewat Kongres Luar Biasa yang dianggap ilegal, Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum partai Demokrat (ANTARA FOTO/Endi Ahmad)

 

Tak lama berselang, kelompok lainnya datang.

Mereka meminta jatah yang sudah dijanjikan oleh wanita tersebut.

Karena uang sudah dibagikan, wanita itu mengaku tidak ada lagi uang yang dibawanya.

Meski saat itu situasi tengah diguyur hujan deras, sebagian massa pendukung Moeldoko yang rata-rata masih di bawah umur itu terlihat asyik menghitung uang.

Beberapa di antaranya terlihat berdiri di depan gerai waralaba.

Adapula yang terlihat masuk dan keluar dari gerai tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, www.tribun-medan.com masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait soal bagi-bagi uang ini.

 

Tanggapan Mahfud MD

 

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD akhirnya memberikan pernyataan terkait Kongres Luar Biasa yang digelar kubu Johnny Allen di Deli Serdang, Sumatera Utara hingga penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Mahfud menyebut, pemerintah tidak bisa melarang terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang,” jelas Mahfud MD di akun Twitternya, Sabtu (11/3/2021).

Mahfud MD kemudian memberikan contoh kejadian serupa, dimana saat itu terjadi KLB hingga membuat Partai Kebangkitan Bangsa terpecah.

“Sama dengan yang menjadi menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003),” ungkapnya.

Mahfud juga singgung sikap diam SBY ketika menjadi presiden dan terjadi perebutan partai antara Abdurrahman Wahid atau Gusdur dengan Muhaimin Iskandar.

“Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB. Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol.”

Mahfud menilai, saat ini pemerintah memandang konflik Partai Demokrat sebagai persoalan internal partai dan tidak akan ikut campur.

“Bagi Pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” jelasnya

 

KLB timbulkan pro dan kontra

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani turut prihatin dengan tindakan pengambilan kepengurusan Partai Demokrat yang dilakukan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) hingga pengangkatan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

Saiful Mujani menilai, kini ‘hidup dan mati’ partai Demokrat ada di tangan Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM.

“Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak,” tulisnya di akun Twitter, dikutip pada Sabtu (6/3/2021).

Dalam beberapa kasus pengambilalihan parpol sebelumnya, Yasonna memenangkan pihak yang menggelar KLB atau yang dituding ‘mengambilalih paksa’ sebuah parpol.

Terakhir terjadi pada kasus Partai Berkarya dimana Tommy Soeharto hampir saja disingkirkan setelah kubu KLB disahkan oleh Kemkumham.

Beruntung, saat menggugat ke pengadilan, partai Berkarya yang dirintis Tommy berhasil kembali.

Apabila nantinya Yasonna mengakui kepengurusan Demokrat versi Moeldoko, Saiful Mujani menyebut, bahwa itu pertanda Partai Demokrat akan benar-benar mati.

“Kalau mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD Ahy, lonceng kematian PD makin kencang,” jelasnya.

Saiful Mujani menyebut, seandainya Yasonna mensahkan kepengurusan Demokrat versi Moeldoko dan kubu AHY mempermasalahkannya ke pengadilan, itu juga bukan perkara mudah.

Sebab, ia menilai akan ada proses panjang meskipun kubu AHY memiliki legalitas sekalipun.

“PD Ahy selanjutnya akan menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung. Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. Katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?” jelasnya.

Saiful Mujani membayangkan seandainya Partai Demokrat benar-benar dikuasi oleh Moeldoko dan kelompoknya, maka Demokrat tidak akan lagi sebesar ketika dipimpin oleh SBY.

“Saya tak bisa membayangkan PD bisa besar dan bahkan terbesar pada 2009 tanpa SBY. Suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu? seperti mantan jendral-jenderal lainnya mimpin partai, KSP ini tak lebih dr Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai,” tandasnya

“Akibatnya, 2024 Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi mimpin partai itu,” terangnya.

Ia pun menduga, skenario terakhir dari apa yang dilakukan Moeldoko tersebut adalah untuk membunuh partai Demokrat.

“Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. Backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justru jadi presiden karena demokrasi,” ungkapnya.

//delegasi(WK/tribun)

Komentar ANDA?



About Delegasi Online

Check Also

Komplotan Pencuri Sapi di Kupang Segera Diadili di Pengadilan

KUPANG, DELEGASI.COM – Penyidik Direktorat Reskrim Umum Polisi daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah ...