Home / Polkam / Terkait Peluncuran Program, Pemerintah Harus Koordinasiasi Lintas Sektor

Terkait Peluncuran Program, Pemerintah Harus Koordinasiasi Lintas Sektor

KUPANG, DELEGASI.COM – Pemerintah harus berkoordinasi dengan instansi atau mitra kerja lain agar tidak terjadi tumpang-tindih terkait peluncuran sebuah program.

Anggota Komisi IV DPRD NTT dari Fraksi Partai NasDem, Alexander Take Ofong sampaikan jni saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTT di ruang rapat komisi itu, Selasa (21/1).

Menurut Alex, koordinasi tersebut sangat penting agar program yang diluncurkan tepat sasaran dan tidak terjadi pendobelan. Misalkan menyangkut program kelistrikan yang ditangani Dinas ESDM dengan PT PLN (Persero).

Selain itu realisasi program juga perlu dibicarakan agar pemerintah NTT tidak terus mengalokasikan bantuan kelistrikan yang sudah ditangani PLN.

“Sehingga program yang kita luncurkan hanya mengisi kekurangan dan ketidaksanggupan PLN memenuhi kewajibannya untuk Indonesia Terang di tahun 2020 ini,” kata Alex.

Suasana Rapat Komisi IV DPRD NTT //Foto: Istimewa

 

Ia mengungkapkan, PLN gencar merealisasikan target dan program untuk mewujudkan Indonesia Terang di tahun 2020. Khusus untuk NTT, masyarakat yang sudah menikmati jaringan listrik sekitar 80-an persen.

Pada kesempatan itu wakil rakyat asal daerah pemilihan Flores Timur, Lembata dan Alor ini memberi catatan soal bantuan sumur bor untuk pemenuhan air bersih maupun pertanian.

Hal ini harus diperhatikan secara baik agar tidak memunculkan persoalan baru.

“Harus disampaikan kriteria penentuan sumur bor di masing-masing kabupaten. Juga harus disampaikan gambaran komperhensif terkait kebutuhan kita akan kebutuhan air bersih dan pertanian serta seperti apa koordinasi lintas instansi yang telah dilakukan,” tandas Alex.

Ia menegaskan, perencanaan pembangunan sumur bor tidak boleh secara parsial. Kebutuhan yang ada harus dihitung semuanya sehingga kekurangan itu dapat diisi dengan sumur bor. Karena itu harus dihitung kebutuhan sumur bor tiap kabupaten untuk selanjutnya dialokasikan tiap tahun.

“Berdasarkan fakta lapangan, ditemukan banyak sumur bor yang sudah dieksplorasi, tapi diterlantarkan dan belum dioptimalisasi dengan baik, seperti di Flores Timur, Lembata, kabupaten di daratan Timor bahkan di Kota Kupang,” ujar Alex.

Pemerintah harus berkoordinasi dengan instansi atau mitra kerja lain agar tidak terjadi tumpang-tindih terkait peluncuran sebuah program.

Anggota Komisi IV DPRD NTT dari Fraksi Partai NasDem, Alexander Take Ofong sampaikan jni saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTT di ruang rapat komisi itu, Selasa (21/1).

Menurut Alex, koordinasi tersebut sangat penting agar program yang diluncurkan tepat sasaran dan tidak terjadi pendobelan. Misalkan menyangkut program kelistrikan yang ditangani Dinas ESDM dengan PT PLN (Persero).  Selain itu realisasi program juga perlu dibicarakan agar pemerintah NTT tidak terus mengalokasikan bantuan kelistrikan yang sudah ditangani PLN.

“Sehingga program yang kita luncurkan hanya mengisi kekurangan dan ketidaksanggupan PLN memenuhi kewajibannya untuk Indonesia Terang di tahun 2020 ini,” kata Alex.

Ia mengungkapkan, PLN gencar merealisasikan target dan program untuk mewujudkan Indonesia Terang di tahun 2020. Khusus untuk NTT, masyarakat yang sudah menikmati jaringan listrik sekitar 80-an persen.

Pada kesempatan itu wakil rakyat asal daerah pemilihan Flores Timur, Lembata dan Alor ini memberi catatan soal bantuan sumur bor untuk pemenuhan air bersih maupun pertanian.

Hal ini harus diperhatikan secara baik agar tidak memunculkan persoalan baru.

“Harus disampaikan kriteria penentuan sumur bor di masing-masing kabupaten. Juga harus disampaikan gambaran komperhensif terkait kebutuhan kita akan kebutuhan air bersih dan pertanian serta seperti apa koordinasi lintas instansi yang telah dilakukan,” tandas Alex.

Ia menegaskan, perencanaan pembangunan sumur bor tidak boleh secara parsial.

Kebutuhan yang ada harus dihitung semuanya sehingga kekurangan itu dapat diisi dengan sumur bor. Karena itu harus dihitung kebutuhan sumur bor tiap kabupaten untuk selanjutnya dialokasikan tiap tahun.

“Berdasarkan fakta lapangan, ditemukan banyak sumur bor yang sudah dieksplorasi, tapi diterlantarkan dan belum dioptimalisasi dengan baik, seperti di Flores Timur, Lembata, kabupaten di daratan Timor bahkan di Kota Kupang,” ujar Alex.

 

//delegasi( hermen jawa)

Komentar ANDA?



About Delegasi Online

Check Also

Wali Kota Serahkan Bantuan WiFi Untuk Karang Taruna Kota Kupang

KUPANG,DELEGASI.COM–Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH menyerahkan bantuan seperangkat WiFi gratis ...