Wagub Nae Soi Minta PKK Harus Lakukan Langkah Konkrit Tangani Masalah Stunting

  • Bagikan

Kupang, Delegasi.Com – Wakil Gubernur Nusa Tengara Timur, Josef Nae Soi meminta tim penggerak PKK untuk terus melakukan aksi nyata dalam mencegah stunting. Mengurangi wacana dan segera mengambil langkah konkrit tangani masalah stunting di NTT.

Demikian rilis Biro Humas Setda NTT yang diterima redaksi Delegasi.Com, Selasa(10/9/2019).

Baca Juga : Broker Forex Terbaik Yang Resmi di Rilis BAPPEBTI 2023

“Stunting kita masih tinggi. Kita tidak boleh lagi berwacana. Saya minta pengurus PKK baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota ke depannya, dua sampai tiga bulan sekali, turun untuk mengecek ke lapangan, lihat stunting sudah turun atau bertambah. Sehingga saat kegiatan jambore tahun berikutnya, kita punya data lengkap tentang stunting, “kata Wagub saat membuka Kegiatan Jambore Kader PKK dan Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT tahun 2019 di halaman Rumah Jabatan Gubernur (Rujab), Selasa (10/9/2019).

Tema yang diangkat dalam kegiatan Jambore kali ini adalah ‘Dengan Semangat Jambore Kader PKK dan Kader Posyandu Tahun 2019 Bersama Kita Cegah Stunting’ Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 9 sampai dengan 12 September 2019.

Wagub yakin, dengan kader militan dan tersebar di seluruh pelosok desa se-NTT, PKK mampu untuk melaksanakan program nyata dalam menurunkan stunting. Menurut Wagub, stunting, bukan hanya soal gizi buruk, tapi juga faktor sanitasi lingkungan yang masih rendah.

“Kader adalah orang yang tidak pernah putus asa, orang yang tidak pernah kenal lelah. Punya semangat dan etos kerja yang tinggi sesuai dengan semangat kita untuk bangkit menuju sejahtera. Saya minta hasil-hasil diskusi panel selama kegiatan jambore ini dapat menjadi acuan untuk lakukan aksi di daerah masing-masing. Tidak ada lagi wacana, saatnya kerja, kerja, kerja,evaluasi dan kerja, ” ajak politisi Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, mantan Penasehat Menteri Hukum dan HAM itu menegaskan, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, NTT pasti akan bangkit dari kemiskinan dan keterbelakangan. Perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT tidak boleh lagi berwacana, tapi bisa bersinergi dengan PKK dalam menyukseskan program dan kegiatannya.

“Nenek moyang kita pasti akan sangat marah bila kita masih miskin. Karena mereka telah mewariskan kekayaan intelektual yang sangat hebat dalam berbagai ragam dan corak tenun yang dipakai oleh-oleh para ibu PKK hari ini. Kita juga punya alam yang sangat indah dan luar biasa. Yang kita butuhkan sekarang adalah kerja bersama dan eksekusi, bukan lagi wacana, ” tegas pria asal Ngada tersebut.

Sementara itu Ketua Panitia, Sinun Petrus Manuk dalam laporannya mengungkapkan, peserta jambore kader PKK dan Posyandu Tahun 2019 diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota se-NTT. Ia memberikan apresiasi atas dukungan dan keterlibatan seuruh pemerintah Kabupaten/Kota.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi motivasi, mengetahui daya serap terhadap sumberdaya dan meningkatkan kapasitas kader PKK dan Posyandu. Jumlah peserta adalah sebanyak 327 orang. Peserta terbanyak dari Kabupaten Sumba Timur sebanyak 27 orang. Sementara yang paling sedikit dari TTS sejumlah empat orang, “jelas Sinun Manuk.

Ada beberapa kegiatan dalam jambore tersebut adalah pemeriksaan kesehatan ringan, diskusi panel, lomba pidato, lomba penyuluhan Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III dan IV, Lomba Pemantauan dan Perawatan bayi umur 0 sampai dengan 30 hari,lomba gembira, lomba beregu pesan berantai, lomba beregu permainan ular tangga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kegiatan Jambore tersebut dibuka dengan Parade Peserta dari depan Aula Rujab menuju tempat upacara diiringi drumband dari siswa/i SMAN 3 Kota Kupang.

Wagub secara simbolis menyematkan tanda peserta kepada perwakilan peserta dari Flores Timur, , Sumba Tengah, Rote Ndao dan Belu.
//delegasi(hermen)

Komentar ANDA?

  • Bagikan