Akses Kerjasama NTT dan Australia Perlu Ditingkatkan

  • Bagikan
Wagub
Wagub NTT, Benny Litelnoni foto bersama Wakil Dues Australia. Justin Lee dan istri serta rombongan, Kadis Parekraf NTT, Marius Jelamu dan Kepala Bapeda NTT, Wawan Dharmawan

KUPANG. Delegasi.com – Selama sepuluh tahun terakhir, program kerjasama Pemerintah Australia  dan Pemprov. NTT semakin berkurang. Padahal sebelumnya berbagai program kerjasama dengn pemerintah Australia itu telah banyak memberi manfaat bagi  kehidupan masyarakat NTT. Oleh karena itu Wakil Gubernur NTT, Benny Litelnoni  menyambut baik dibukanya kembali kerjasama Pemerintah NTT dengan pemerintah  Australia.

“Atas nama Pemerintah NTT saya menyambut baik bentuk kerjasama kedua wilayah. Karena memang akhir akhir ini program kerjasama yang sudah dibangun jauh sebelumnya, semakin berkurang,” demikian Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny A. Litelnoni  saat menerima Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Justin Lee di ruang Rapatnya, Kamis (1/12).

Menurut Benny, ada banyak bidang yang dapat dikerjasamakan, diantaranya peternakan, pertanian, pariwisata, kelautan perikanan dan pendidikan. Pengembangan kawasan segitiga pertumbuhan Kupang-Dili-Darwin, diharapkan dapat memperbesar peluang kerjasama itu.

“Selama ini, Pemerintah Provinsi NTT mengalami kesulitan, untuk membangun akses komunikasi dengan Kedutaan Australia. Kehadiran Wakil Duta Besar hari ini membuka ruang bagi kerjasama yang lebih baik ke depannya. Dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dimotivasi untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak, dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya,” jelas Wagub.

Dia berharap, Pemerintah Australia mendorong para pengusaha Australia yang bergiat dalam bidang penerbangan, untuk membuka jalur penerbangan langsung dari Kota-Kota di Australia ke Kupang dan wilayah-wilayah lainnya di NTT.

Secara teknis, Kepala Bapedda NTT, Wayan Darmawan dan Kepala Dinas Pariwisata NTT, Marius Jelamu yang mendampingi  Wakil Gubernur dalam kesempatan itu menawarkan peluang-peluang investasi dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan pendidikkan.

“Khusus untuk pendidikan, kami minta agar jatah beasiswa bagi masyarakat NTT ditambah lagi. Sosialisasi beasiswa dari Pemerintah Australia kiranya juga diperluas ke seluruh kabupaten/kota di NTT, tidak hanya dipusatkan di Kupang. Kalau dapat standar TOEFL untuk para pelaku pariwisata yang akan mengikuti kursus singkat tidak boleh disamakan dengan mahasiswa yang akan melanjutkan studi di Australia,” pinta Marius Jelamu.

Menanggapi tawaran peluang tersebut, Justin Lee menyatakan bahwa, Kedutaan Besar Australia berusaha untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia.

“Kami sudah membuka dua Konsulat Jenderal baru, di Makasar dan Bali karena kami tidak hanya  fokus berada di Jakarta. Pemerintah Australia memiliki komitmen untuk membantu pengembangan keahlian, keterampilan dan hal-hal tekhnis,” jelas pria yang beristerikan wanita Kupang tersebut.

Terkait kerjasama di bidang pendidikan, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Australia memberikan beasiswa  kepada 200 sampai dengan 300 orang Indonesia, untuk melanjutkan studi di Australia setiap tahunnya, di mana putra/i NTT menjadi prioritas. Harapannya, para alumni dapat menjadi agen-agen perubahan di tempat kerjanya masing-masing.

“Sejak Tahun 2004, Pemerintah Australia juga telah membangun kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, untuk membantu pembangunan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk NTT, ada sejumlah 644 sekolah yang telah mendapat sentuhan program tersebut”  jelasnya.

Ditambahkannya, ke depan pemerintah Australia tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik pendidikan, tetapi juga pelatihan dan penguatan kapasitas bagi guru-guru di pedalaman.
Menanggapi berbagai peluang investasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT, ia sangat mengapresiasi dan akan membicarakannya dengan  Pemerintah serta pengusaha Australia.

“Namun, saya sering mendengar dari pengusaha Australia, kesulitan utama yang dihadapi dalam investasi adalah  masalah lahan. Saya berharap Pemerintah Provinsi NTT dapat menyiapkan peraturan daerah terkait standarisasi pembebasan lahan,”  pungkasnya.//Delegasi.egi/ger

Komentar ANDA?

  • Bagikan