Kupang, Delegasi.Com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTTmeminta pemerintah agar bekerja keras dan kreatif untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengintegrasian Samsat Online dengan PT Bank NTT, optimalisasi pendapatan dari BUMD- BUMD, dan peningkatan pemanfaatn kerja sama aset- aset daerah, baik di dalam maupun luar daerah.
Demikian salah satu poin rekomendasi Banggar terhadap Rancangan APBD NTT 2019 yang dibacakan juru bicara, Kristien Samiyati Pati dalam sidang paripurna DPRD NTT, Jumat (16/11/2018). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Kusuma Beri Bina didampingi Ketua DPRD, Anwar Pua Geno serta dua wakil ketua dewan, Yunus Takandewa dan Alex Ofong. Hadir juga Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.
Kristien mengatakan, sesuai hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), total PAD NTT tahun 2019 sebesar Rp1,119 triliun lebih. Dalam total APBD dimaksud, ada penambahan sebesar Rp155 juta atau 0,01 persen.
“Kenaikan tersebut terjadi pada pos hasil retribusi daerah yaitu retribusi pada Dinas Pemuda dan Olahraga,” katanya.
Lebih lanjut anggota Fraksi Partai NasDem ini menyatakan, dalam rangka meningkatkan penerimaan RSUD W.Z. Johannes Kupang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemerintah perlu melakukan negosiasi ulang dengan PT Kimia Farma. Hal ini terkait pengelolaan apotik pelengkap yang saat ini pola kerja samanya berbentuk Bangun Guna Serah (BGS). Atau jika memungkinkan, RSUD Johannes mendirikan apotiknya sendiri.
Pada kesempatan itu Kristien berargumen, selain aspek penerimaan, pemerintah juga perlu mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membiayai sejumlah program atau kegiatan. Pemerintah didesak untuk melakukan pemetaan terkait kebutuhan tenaga kesehatan sebanyak 16.000 orang. Karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu membuat nota kesepahaman (memorandum of understanding, MoU) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dimaksud sesuai kewenangan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Pemerintah juga diminta untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk insentif dokter umum, dokter spesialis dan dokter sub spesialis serta tenaga paramedis pada RSUD Johannes. Dalam rangka pemberian insentif kepada guru honorer komite dan yayasan, pemerintah provinsi perlu melakukan pembayaran berdasarkan pendataan yang akurat dan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan pengalihan guru kontrak provinsi yang mash tersisa 377 orang yang belum diakomodasi sebagai guru kontrak provinsi dari total 410 orang sejak tahun 2017,” tegas Kristien.
Ia menyatakan, dalam rangka menjamin kredit rakyat sejahtera yang akan dikucurkan kepada UMKM sebesar Rp1 triliun, maka PT Jamkrida memerlukan tambahan modal sebesar Rp25 miliar untuk meningkatkan rasio keuangan (gearing ratio). Karena itu, Banggar merekomenasikan agar pemerintah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp25 miliar, baik dalam bentuk tunai atau bentuk aset yang setara nilainya. //delegasi (hermen/Mario)
