Home / Hukrim / KPK Kecewa MK Tak Konsisten dalam Putusan Hak Angket DPR
KPK Kecewa
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim MK memimpin sidang dengan agenda pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/10). Dalam sidang tersebut Mahkamah Konstitusi memutus lima perkara yakni Pengujian UU tentang Narkotika, pengujian UU No.8 Tahun 1981 Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pengujian Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17(ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

KPK Kecewa MK Tak Konsisten dalam Putusan Hak Angket DPR

Jakarta, Delegasi.com – Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Syarif mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak angket DPR terhadap KPK.

Dirilis kompas.com, MK menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai KPK terhadap Hak Angket.

Dengan putusan ini, MK menyatakan, KPK bisa menjadi objek angket oleh DPR RI.

“Kami merasa agak kecewa dengan putusannya karena judicial review itu ditolak,” kata Laode usai sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Dalam uji materi ini, pegawai KPK menilai pembentukan hak angket itu tak sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Para Pemohon menganggap KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek pelaksana hak angket oleh DPR.

Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa KPK adalah adalah lembaga eksekutif.

Laode menilai, putusan MK ini tak konsisten dan bertentangan dengan empat putusan terdahulu, dimana MK menyatakan bahwa KPK bukan lembaga eksekutif.

Menurut dia, inkonsistensi MK ini bahkan dipaparkan oleh empat hakim yang mengajukan disssenting opinion atau perbedaan pendapat.

Empat hakim yang menyatakan disssenting opinion atau perbedaan pendapat itu adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo.

“Dulu dikatakan KPK bukan bagian dari eksekutif, hari ini MK memutuskan bahwa KPK itu, dianggap bagian eksekutif. Menarik untuk kita lihat inkonsistensi dari MK,” kata Laode//delegasi (kompas.com/*)

Komentar ANDA?



About Delegasi Online

Check Also

Kejari Flotim Tahan 3 Tersangka Kasus Korupsi Proyek SPAM

LARANTUKA, DELEGASI.COM – Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kecamatan ...