Kupang, Delegasi.Com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mengajukan surat untuk deskresi ke Menpan RB terkait peserta CPNS pemprov NTT tidak lulus passing grade dalam tes tertulis kali ini.
“Kami akan ajukan surat ke Menpan RB. Surat itu untuk diskresi, agar formasi di NTT bisa tertampung, kata Sekretaris Daerah NTT,” Benediktus Polo Maing di Gedung DPRD NTT, seperti di kutip Pos Kupang.com, Rabu (7/11/2018).
Menurut Polo Maing, setelah melihat hasil seleksi CPNS tahun 2018 di Lingkup Pemprov NTT, ternyata banyak peserta yang tidak mencapai passing grade.
“Karena itu, saat ini kami lagi rekap yang lolos passing grade, kemudian kita lakukan perangkingan lagi. Dari data itu, kita akan surati Menpan RB untuk diskresi bagi NTT,” kata Polo Maing.
Dijelaskan, dengan surat ke Menpan RB itu, tentu diharapkan ada diskresi agar bisa menampung formasi-formasi yang ada.
Terkait, seleksi lanjutan, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) setelah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), ia mengakui, sesuai regulasi bahwa yang lulus passing gradelah yang akan mengikuti SKB.
Namun karena kondisi yang ada, maka pihaknya berupaya agar sebelum pelaksanaan SKB, “Kita siapkan data lebih cepat agar sebelum SKB, sudah ada kejelasan mengenai formasi-formasi yang belum terisi,” ujarnya.
Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno,S.H seperti dikuti pos kupang.com mengatakan, DPRD NTT setelah menlihat hasil ujian itu, khusus SKD, maka pihaknya meminta Pemprov NTT segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar anak-anak NTT tidak kehilangan hak menjadi ASN.
“Memang kalau lihat hasil seperti ini, apa yang bisa kita harapkan. Saya kira pemerintah harus ambil solusi yang tepat agar formasi yang ada bisa terisi,” kata Anwar.
Dia juga meminta, meskipun ada upaya untuk melakukan diskresi, namun perlu diperhatikan agar kualitas, profesionalisme dari ASN harus tetap terjaga.
Sedangkan soal hasil passing grade,ia mengatakan, selain passing grade itu, tentu pemerintah juga bisa melihat sisi lain dari hasil ujian itu seperti sisi karakter, intelektual.
“Kami minta pemerintah harus serius untuk urus masalah ini, karena selain CPNS, masalah lain seperti tenaga honor juga masih perlu jadi perhatian,” ujarnya.
//delegasi(PK/ger)
