Kupang Delegasi.com- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi, apakah sekolah itu dimerjer atau ditutup sama sekali.
Demikian dikatakan Kepala Bidang SMK Dinas pendidikan NTT, Pius Rasi yang ditemui wartawan di ruang kerjanya (senin(28/8/2017) di Kupang.
Pernyataan Pius Rasi terkait dengan terjadinya beberapa kasus SMK yang tersebar diseluruh NTT yang tidak memenuhi standar, antara lain kekurangan siswa tiap tahun dan kualitifikasi tenaga pengajar ASN yang ada.
Hingga tahun ajaran 2017, total SMK di NTT mencapai 276 sekolah yang terdiri dari 145 SMK Negeri 130 SMK swasta. Jumlah ini menurut Pius Rasi dianggap masih kurang mengingat, secara nasional pemerintah memprioritaskan untuk membuka sebanyak banyak SMK di daerah. Kendati demikian himbauan pemerintah itu tidak serta merta semua lembaga baik swasta maupun pemerintah yang ada di daerah membuka SMK tanpa mengikuti mekanisme dan ketentuan Undang-undang yang ada.
“Walaupun sekarang pemerintah pusat menghimbau untuk membuka sebanyak-banyak SMK dari berbagai jurusan, tentu harus tetap pada mekanisme dan syarat Undang-undang yang ada. Saat ini saja, SMK yang telah ada banyak yang tidak memenuhi standar” jelas Pius Rasi.
Untuk mengecek keberadaan SMK di daerah kabupaten Pihaknya telah bekerjasama dengan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT untuk mengecek keberadaan SMK di daerah.
“BPK sedang berada di lapangan guna melakukan audit dan evalusi tentang keberadaan SMK) yang telah menjadi kewenagan pemerintah Provinsi NTT, audit dan evaluasi ini di lakukan untuk melihat dari dekat tentang keberadan SMK yang sudah ada,”tandas Rasi.
Dari hasil evaluasi tim, nanti akan dapat diketahui, apakah SMK tersebut ditutup sama sekali atau diberi peringatan, itu tergantung dari hasil evaluasi,” tandasnya. Oleh karena itu Rasi menghimbau SMK yang ada di NTT untuk sesegera berbenah diri.
Rasi Juga mengaku pihaknya mengalami berbagai persoalan terhadap SMK yang terlanjur ada selama ini. Sebab kadang ketika SMK masih menjadi kewenangan kabupaten, banyak SMK yang dibangun tanpa mempertimbangkan berbagai persayaratan dan ketentuan yang berlaku, termasuk syarat penting yakni ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) . Akibatnya ketika SMK diserahkan ke pemerintah provinsi, kita akan evaluasi kembali. Jika semua sudah selesai di evaluasi dan SMK dinyatakan sehat. Pihaknya telah menginstruksikan agar para guru untuk terus mensosialisasikan ke masyarakat tentang manfaat bersekolah di SMK dan diharapkan setiap guru untuk bisa membawa 10 orang siswa saat tahun ajaran baru. //delegasi(ger)
