Inspektorat Daerah (Itda) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengekspos hasil kinerja Perangakt Daerah lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui diskusi berthema “Temu Media” yang berlangsung di Aula Itda Provinsi NTT di Kupang, Kamis 31 Maret 2022. //Foto: Delegasi.com(hermen Jawa)
DELEGASI.COM, KUPANG – Inspektorat Daerah (Itda) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengekspos hasil kinerja Perangkat Daerah lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui diskusi berthema “Temu Media” yang berlangsung di Aula Itda Provinsi NTT di Kupang, Kamis 31 Maret 2022.
Diskusi “Temu Media” itu dihadiri puluhan wartawan online di Kota Kupang.
Dalam pertemuan itu, Inspektur Daerah Provinsi NTT, Ruth D. Laiskodat memaparkan beberapa indikator kinerja yang menjadi acuan dalam penilain kinerja Perangkat Daerah di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) NTT.
Dari hasil evaluasi atas Implementasi Sisitim Akuntabilitas Kinerja Instani Pemerintah (SAKIP) menujukkan tren yang positif, dimana dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 , penilaian kinerja birokrasi hampir semua perangkat daerah tingkat sekretariat Daerah Provinsi NTT mengalami tren yang postif atau mengalami peningkatan nilai.
“Ini menunjukan bahwa adanya peningkatan kinerja birokrasi dari semua perangkat daerah, mulai dari level sangat memuaskan, memuaskan, baik dan cukup baik. Itu dapat dilihat perolehan nilai dari masing masing instasi. Sehingga secara keseluruhan penilain kinerja birokrasi di Nusa Tenggara Timur mengalami tren positif atau sangat baik,” jelas Inspetur Ruth
Dijelaskan Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistemakuntabilitas kinerja.
Ruth D. Laiskodat, Inspektur Daerah Provinsi NTT //Foto: Delegasi.com (Hermen Jawa)
Evaluasi SAKIP dilakukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
“Tujuan dari pelaksanaan evaluasi SAKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome)terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil(result oriented government),” jelas Ruth.
Menurutnya pemanfaatan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah kata Ruth, tergantung pada pengguna hasil evaluasi/kebijakan pimpinan/unit kerja dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada di masing-masing perangkat daerah.
“Evaluasi SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi,” jelasnya.
Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP
APIP melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT sesuai Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrast Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015.
Peraturan itu menegaskan Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun dilakukan oleh aparat pengawasan internal pada tiap instansi pemerintah.Keterlibatan pihak yang dievaluasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi.
Kegiatan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat dilaksanakan secara partisipatif oleh teamwork/kelompok kerja yang ditunjuk dan atau ditugaskan secara adhoc melalui Surat Tugas atau Surat Keputusan pimpinan unit kerja.
Data hasil evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan lebin lanjut oleh evaluator implementasi SAKIP guna keperluan evaluasi selanjutnya.
Berikut Data hasil penilaian Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:
Terdapat 29 Perangkat Daerah mendapat nilai A (85.46 s/d 99,75)dengan
predikat sangat berhasil
Terdapat 9 Perangkat Daerah mendapat nilai B (78,23 s/d 84,42) dengan
predikat berhasil
Terdapat 1 Perangkat Daerah yang mendapat nilai C (70,78) dengan predkat
cukup berhasil
“Hasil penilaian tahun 2021 mengalami kenaikan dan hasil penilaian tahun 2020 dimana pada tahun 2020 perangkat daerah yang mendapat nilai A hanya 15 PD, dan yang mendapat predikat cukup baik hanya 14 Perangkat Daerah,” jelas Ruth.
Untuk tahun 2021 Perangkat daerah dengan hasil penilaian kinerja terbaik dengan kategori nilai A dengan nilai akhir 99,75%sehingga mendapat predikat sangat berhasil adalah Inspektorat Daerah Provinsi NTT, tempat kedua ditempati oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai akhir 97,86 dengan kategon A, sangat berhasil.
Sedangkan posisi terakhir ditempati oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan nilai 70,78 dengan kategori C.cukup berhasil
