Home / OPINI / Benny K.Harman : Jalan Provinsi Harus Diperhatikan Secara Serius
Jalan Provinsi
Inilah ruas jalan provinsi yang menghubungkan kecamatan Kota Komba (Mukun) dan Kecamatan Elar Selatan(Mbaja) Kabupaten Manggarai Timur.//foto : Frans Sarong

Benny K.Harman : Jalan Provinsi Harus Diperhatikan Secara Serius

Kupang, delegasi.com – Jalan Provinsi di seluruh kabupaten di NTT harus diperhatikan karena berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat. Demikian dikatakan Calon Gubernur NTT, Benny Kabur Harman (BKH) saat konsolidasi pemenangan Paket Harmoni (Benny Harman – Benny Litelnoni dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pekan lalu di Hotel Maya Kota Kupang.

Menurut BKH, panjang jalan provinsi di seluruh NTT sekitar 2000 km. Namun hingga saat ini, yang baru ditangani hanya sekitar 30 persen.

“Ini menjadi masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan, tapi ini harus menjadi perhatian untuk diselesaikan karena berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat,” tandas BKH menanggapi pertanyaan seorang peserta rapat konsolidasi pemenangan Paket Harmoni dari Kabupaten Alor terkait jalan Provinsi di Alor.

Untuk menyelesaikan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi di NTT, lanjut BKH, dibutuhkan dana yang sangat besar. Selain itu, juga diperlukan waktu yang cukup panjang.

“Saya ragu kalau ada Cagub yang mengatakan akan menyelesaikan pembangunan jalan provinsi dalam 3 tahun. Karena itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Diperlukan waktu minimal sekitar 5 tahun untuk diselesaikan. Apalagi kalau kita hanya mengandalkan APBD NTT,” jelasnya.

Menurut BKH yang juga tim penyusun UU Otonomi Daerah, ada celah dalam UU Otonomi Daerah yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah jalan provinsi di NTT. Namun hingga saat ini belum dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.

“Kita bisa hibahkan jalan provinsi menjadi jalan negara sehingga pemerintah pusat bisa membangunnya. Jadi hibah tidak hanya dari pusat ke daerah, tapi bisa juga dari daerah ke pemerintah pusat. Yang terpenting adalah manfaat jalan tersebut untuk kemaslahatan rakyatm bukan status kepemilikan jalan,” tandas doktor ilmu hukum tersebut.

Menurut Cagub yang diusung Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), jalan provinsi yang perlu mendapat perhatian serius adalah jalan provinsi di daerah kepulauan seperti di Alor, Flores Timur, Lembata, Rote, dan Sabu-Raijua.//delegasi (ian/hermen)

Komentar ANDA?



About Delegasi Online

Check Also

Bupati Flotim ke 5 Bapak Simon Petrus Soliwoa Tutup Usia

LARANTUKA-DELEGASI.COM– Baru saja dikabarkan, Bupati Flores Timur ke 5 periode 1984-1989, Bapak Simon Petrus Soliwoa ...