Home / OPINI / Menguji Netralitas Polisi (Soal Dinamika Politik Lokal Manggarai Timur)
Pilkada
//foto: Ilustrasi

Menguji Netralitas Polisi (Soal Dinamika Politik Lokal Manggarai Timur)

Oleh: Lasarus Jehamat,Dosen Sosiologi Fisip Undana; Peneliti Institut Sophia Kupang“Keterlibatan seseorang dalam aktivitas politik merupakan hak pribadi. Hak tersebut melekat dalam diri setiap individu tanpa melihat status sosial. Karena hak maka di sampingnya selalu melekat pula aspek lain. Kewajiban harus di sebut di situ. Agar hak politik bisa diperoleh dan dapat didapat, semua individu wajib melaksanakan kewajibannya di sisi yang lain”.

Pada Juni 2018, NTT melakukan hajatan politik di sepuluh kabupaten dan provinsi. Mulai sekarang, dinamika politik di sepuluh kabupaten serta provinsi terus menggeliat. Dinamika politik ditandai dengan maraknya aktivitas politik dari berbagai pihak yang ingin terlibat dalam pesta demokrasi itu. Spanduk dan baliho marak dihampir semua tempat. Gambar dan foto menyebar di mana-mana. Semarak nian.

Dari aspek aktor yang terlibat, kontestasi politik lokal diikuti oleh hampir semua kalangan. Dengan kata lain, politik tidak hanya menjadi milik politisi. Politik lokal menjadi milik semua orang; dari pengusaha sampai birokrat; dari pengusaha hingga ke wartawan; dari politisi sampai ke polisi.

Memmeriksa aspek demikian, sulit untuk tidak mengatakan bahwa demokrasi lokal telah menunjukan energi positif. Nilai demokrasi yang dipraktikan dalam politik lokal telah diejahwantahkan ketika semua pihak diberi ruang yang sama dalam politik. Soal partisipasi masyarakat sebagai pemilik sah politik itu menjadi perkara lain. Yang pasti, nilai dan semangat egalitarian sudah mulai dipraktikan dalam politik.

Masalahnya, pemahaman akan hak dan kewajiban politik hemat saya  perlu dikritisi. Semangat egalitarian menempatkan politik hanya sebagai hak tanpa memahami bahwa ada hal lain, terutama kewajiban politik yang harus diukur dan wajib dipertimbangkan. Ruang kebebasan untuk berekspresi dan terlibat dalam politik tanpa membaca, mengerti dan memahami regulasi adalah sebuah kenaifan politik. Ini soal.

Harus Paham

Banyak yang tidak mengerti bahwa politik memiliki landasan hukum.  Politik harus berjalan dalam koridor tertentu. Dengan demikian, setiap yang masuk dan termasuk di dalamnya harus memahami esensi itu. Itu berarti, setiap elit tidak bisa seenak perut terlibat langsung maupun tidak dalam kontestasi politik.

Di sana, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat keamanan (polisi dan tentara) harus disebut. Sebab, sebagai warga negara, posisi manusia di dalam tiga lembaga itu sama dengan orang lain di republik ini. Semua memiliki hak politik.

Masalah lanjutannya, regulasi di negara ini sudah dibuat dan harus dijalankan. ASN dan aparat keamanan memiliki hak politik tetapi tidak boleh terlibat dalam politik praktis. ASN dan aparat keamanan boleh dan bisa berpolitik praktis dengan syarat harus mengundurkan diri dari status sebagai ASN dan aparat keamanan.

Lalu, kontestasi politik tidak sama dan tidak hanya ditunjukan ketika hari pencoblosan tiba. Kontestasi merupakan proses yang mulai dan terus berjalan sejak gong pilkada itu dibunyikan. Maka, kalau ada ASN dan polisi atau tentara yang terlibat dan atau pura-pura terlibat dalam politik mengatakan bahwa waktunya belum tiba maka dia bisa saja tidak paham aturan. Orang itu tidak mengerti ragulasi. Menjadi payah ketika yang menabrak aturan itu adalah politisi, ASN dan atau polisi.

Jika politisi menabrak aturan, masyarakat menyebutnya sebagai kebiasaan. Jika ASN menafikan aturan maka orang menilainya sebagai entitas yang tidak paham regulasi. Selanjutnya, jika polisi yang mengangkangi aturan maka itu disebut sebagai malapetaka. Itu sebuah tragedi. Disebut tragedi karena tugas polisi adalah menjaga agar warga masyarakat menjalankan aturan dengan baik. Menjadi runyam kalau aturan itu justru dilanggar oleh penjaga aturan itu.

Konteks Manggarai Timur

Satu dari 10 kabupaten yang akan melaksanakan kontestasi politik lokal tahun depan adalah Manggarai Timur. Riak politik lokal Matim terasa panas dingin. Geliat politik para pencari kekuasaan di sana seperti tanpa payung hukum.

Demokrasi memang berkembang di Matim. Banyaknya calon dari beberapa partai politik dan perorangan menunjukan hal itu. Demikian pun, marak dan semangatnya para bakal calon mensosialisasikan diri ke masyarakat turut menyemarakan hal itu.

Masalahnya, demokrasi belum berjalan dalam aturan. Ini bisa dilihat dari banyak aspek. Dari struktur aktor politik, banyak partai politik yang baru muncul ketika momen politik lokal tiba. Di sana, fenomena mobilisasi masyarakat kental terlihat.

Di aspek aktor, banyak sekali aktor politik yang tiba-tiba datang. Politisi, masyarakat biasa, wartawan sampai Kepala Kepolisian Manggarai. Mereka memberi banyak sekali janji. Semua seperti Aladin yang mau menyelesaikan masalah di Manggarai Timur dalam semalam.

Benar bahwa Matim saat ini mengalami banyak masalah. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan menjadi soal utama. Benar bahwa Matim masuk dalam jebakan macet birokrasi karena pergerakan dan perlakuan elit yang tidak becus bekerja. Hanya saja, mengatakan masalah Matim bisa diselesaikan semalam ala Aladin menjadi sebuah kebohongan.

Kebohongan bergerak amat banal dan vulgar di Kabupaten Manggarai Timur. Setiap paket bekerja dalam nada hipokrit di sana. Program apa pun kemudian disulap dan disalib untuk tujuan politik. Masyarakat Matim harus segera sadar di sini. Sadar bahwa tidak semua bakal calon memiliki visi prorakyat. Ini menjadi awasan penting.

Politisasi Program

Kembali ke soal awal tulisan ini. Yang sering dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Matim saat ini adalah politisasi banyak kegiatan oleh elit kekuasaan di sana. Keinginan Kapolres Manggarai (termasuk Manggarai Timur) menjadi pemimpin di Matim harus disebutkan di sini.

Sebagai putra daerah Matim, Kapolres Manggarai jelas berkepentingan membangun Manggarai Timur. Saya dukung dan laik diacungi jempol. Dengan kata lain, soal niat baik demikian, harus diberi apresiasi.

Masalahnya, niat baik seperti itu harus pula dilihat dari aspek kelaikan dan kepatutan. Dua aspek ini penting dicermati terutama berkaitan dengan upaya menjaga keamanan dalam kontestasi politik agar tetap kondusif. Pertanyaan pentingnya adalah siapa yang bisa netral dan independen kalau sudah memiliki kepentingan politik di sana?

Saya yakin benar bahwa netralitas dan independensi amat sulit dipraktikan dalam situasi seperti ini. Konflik kepentingan jelas menyelimuti anggota kepolisian dalam melakukan kerja di dua daerah tersebut.

Fakta menunjukan bahwa masalah sosial di Matim butuh penanganan serius. Itulah alasan mengapa kegiatan Kapolres Manggarai lebih banyak dilakukan di Matim ketimbang Manggarai. Luar biasa. Sejauh tidak memiliki kepentingan, saya kira, masyarakat harus mengangkat topi setinggi langit atas usaha demikian.

Meski demikian, banyak hal yang turut pula diperiksa di sana. Menyebut kepentingan misalnya, saya harus menyebut satu kegiatan yang bisa dinilai sebagai kegiatan olahraga tetapi sarat kepentingan politik. Piala Kapolres Manggarai laiknya diadakan di Ruteng atau di Borong. Tidak aneh memang jika kegiatan itu dilakukan di desa dan di tempat lain. Masalahnya, apakah kondisi infrastruktur dan yang lainnya telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut?

Kegiatan tersebut memang sudah selesai. Awalnya, saya takut kalau Kapolres Manggarai memiliki kepentingan politik di sana. Ketakutan saya terbukti saat penutupan kegiatan sepak bola Piala Kapolres Manggarai di Mukun. Pertanyaan politis dari seorang elit polisi ternyata muncul juga.

Ketakutan itu muncul ketika menyebut politik di satu sisi dengan Kepala Kepolisian di sisi yang lain. Ketakutan terutama dikaitkan dengan tugas polisi menjaga keamanan. Ini penting diingat.

Harus dikatakan bahwa jika Kapolres mau menanggalkan jaket polisi dan menjadi warga biasa, maka masyarakat Matim harus mendukung manusia berkarakter cekat seperti ini dalam menyelesaikan banyak soal di Matim. Jika jaket polisi masih melekat dalam diri polisi, saya hanya takut terjadi konflik kepentingan akan menyelimuti tidak saja anggota kepolisian tetapi masyarakat Matim. Ini amat berbahaya bagi perkembangan demokrasi lokal.

Pilihannya hanya ada dua. Kapolres Manggarai melepas keinginan menjadi Bupati Manggarai Timur atau tetap maju dengan syarat harus segera melepas jaket polisi sekarang. Dengan begitu, keamanan menjelang kontestasi politik di Matim tetap terjaga dan perkembangan demokrasi lokal Matim menjadi hidup.

Komentar ANDA?



About Delegasi Online

Check Also

Ekoleksikon Ritual Keda Kangan Pada Guyub Tutur Bahasa Lio Ende Flores

“Penelitian ekoleksikon ritual keda kanga pada Guyub Tutur Bahasa Lio-Ende Flores (GTBLEF), didasari atas kerisauan ...