Dia mengemukakan pandangannya tersebut menanggapi rencana Gubernur NTT yang baru, Viktor Bungtilu Laiskodat yang akan segera melakukan moratorium pengiriman TKI dan pertambangan.
Dalam keterangannya kepada pers di Jakarta, Rabu (5/9), beberapa saat setelah dilantik menjadi Gubernur NTT bersama delapan Gubernur-Wakil Gubernur periode 2018-2023, Gubernur Laiskodat berjanji akan menghentikan praktik perdagangan orang dan pertambangan di NTT.
“Di sana (NTT, red) praktik human trafficking harus di setop, terus tambang seluruhnya harus moratorium agar kita bisa menggerakkan lahan pertanian yang kuat di NTT,” katanya.
Menurut Gabriel Goa, pemerintah tidak boleh terburu-buru melakukan moratorium tanpa evaluasi terlebih dahulu karena justru kebijakan melakukan moratorium TKI akan menyuburkan praktik perdagangan orang di NTT.
“Fakta membuktikan bahwa moratorium TKI ke Arab Saudi oleh Menteri Tenaga Kerja beberapa waktu lalu, justru menyuburkan mafia perdagangan orang ke Arab Saudi melalui jalur umroh,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan moratorium pengiriman TKI keluar negeri, malah membuat praktik perdagangan orang justru merejalela di wilayah perbatasan RI-Timor Leste itu.
Menurut dia, Pemerintah NTT sebaiknya fokus membangun Balai Latihan Kerja (BLK) standar internasional dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk membina dan menempah para tenaga kerja.
“Dengan demikian, produk tenaga kerja yang kita hasilkan melalui BLK dan LTSA itu, sudah benar-benar profesional dan siap untuk disalurkan ke pasar-pasar internasional sesuai permintaan negara bersangkutan,” ujarnya.
Karena itu, Gabriel Goa berharap agar pemerintahan Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi segera membangun sebuah BLK dan LTSA di Tambolaka untuk melayani para calon TKI asal Pulau Sumba.
Selain itu, di Kupang untuk melayani para TKI asal Pulau Timor, Semau, Rote Ndao dan Sabu Raijua, serta di Maumere untuk melayani para TKI dari Pulau Flores dan Lembata serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.
“Jika BLK dan LTSA ini terwujud, saya optimistis produk tenaga kerja yang dihasilkan sudah sesuai keinginan pasar, sekaligus untuk meminimalisir praktik perdagangan orang yang terjadi selama ini,” katanya.
Atas dasar itu, ia berharap agar pemerintahan Gubernur Viktor Laiskodat dan Wakilnya Josef Nae Soi perlu memikirkan kembali untuk melakukan moratorium tersebut, agar tidak menjadi bumerang di kemudian hari. //delegasi(antara/ger)
